BPN Abai Tak Hormati Hukum, Pengadilan Harus Tegas Akhiri Pelanggaran HAM Pengadaan Tanah Tol Jatikarya

SintesaNews.com – Jalan tol Cimanggis Cibitung I ruas Jatikarya sudah beroperasi secara komersil sejak Oktober 2020, akan tetapi kegiatan pengadaan tanahnya masih menyisakan persoalan.

Uang konsinyasi yang dititipkan tak kunjung diserahkan kepada warga masyarakat yang berhak sesuai putusan berkekuatan hukum tetap PK II No.815 PK/PDT/2018 jo PK No.218 PK/PDT/2008.

BPN telah abai, atau tidak menghormati hukum, bahkan terkesan dengan sengaja mengkhianati aturan perundangan UU No 2 tahun 2012, PP 19 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No 19 tahun 2021 yang dibuatnya sendiri.

Tanpa landasan hukum tersebut kegiatan pengadaan tanah adalah kegiatan merampas hak warga negara secara sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran HAM dan UUD 45. Padahal BPN oleh Undang-undang ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan tanah.

-Iklan-

Baca: Pengadaan Tanah Tol Jatikarya Langgar HAM

Sikap BPN yang cenderung arogan terlihat nyata, karena telah dimohonkan surat pengantar berulang kali baik melalui Kantor Pertanahan BPN Bekasi maupun Kementerian ATR/BPN pusat, tetap tidak ada jawaban sama sekali. Contoh pelayanan publik yang kurang baik, karena ATR/BPN dibayar oleh Negara berasal dari pajak rakyat.

Satu catatan penting bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya.

Parahnya lagi, BPN telah ditegur sebanyak 2 kali untuk memenuhi kewajiban hukumnya, namun tidak kunjung hadir.

Pengadilan Negeri Bekasi telah menegur secara patut (annmaning) para pihak tergugat dan juga kepada BPN sebagai turut termohon eksekusi. Oleh karena putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Hal ini menjadi preseden buruk terkait menghormati pelaksanaan putusan berkekuatan hukum di Negeri ini.

Baca: Kementerian BPN Langgar HAM, Cek Faktanya

Sesuai aturan Undang-undang, sejak obyek sengketa dikonsinyasi sudah terjadi PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK DENGAN OBJEK TANAHNYA.

Alhasil objek sengketa dalam perkara aquo terbagi 2 bagian, lahan yang terkena jalan Tol dan lahan di luar Jalan Tol.

Sejak dikonsinyasikan, lahan jalan Tol menurut UU sudah dikuasai negara, berubah menjadi uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bekasi dan hanya dapat diambil oleh pihak pemenang dengan putusan BHT (Lihat gambar ilustrasi).

Dalam amar putusan BHT perkara No. 218 PK/Pdt/2008 Jo No. 815 PK/Pdt/2018 memerintahkan: “Tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya membayar ganti rugi”.

Karena dalam putusan dinyatakan seluruh obyek sengketa adalah milik para penggugat, dan sebagai pemenang tunggal dari seluruh perkara, maka warga masyarakat Jatikarya, (Candu bin Gondo, dkk) berhak menerima uang ganti rugi termasuk ganti rugi tanah seluas 4,2 ha yang telah dikuasai oleh PUPR.

Karena itu BPN wajib mengeluarkan surat pengantar guna merealisasi hak pemenang. Ini berdasarkan pada Permen 19 tahun 2021,

Tanpa surat pengantar dari BPN, maka menghambat proses penyerahan uang ganti rugi atas pengadaan tanah.

Tanpa realisasi penyerahan ganti rugi kegiatan pengadaan tanah pada akhirnya akan berujung pada perbuatan merampas hak secara sewenang-wenang dan dikategorikan melanggar HAM.

Dalam kenyataanya, walau sudah dimohonkan berulang kali, Kantor Pertanahan BPN Bekasi tidak menggubris permohonan pencairan konsinyasi tersebut.

Bahkan surat permohonan juga dikirimkan ke Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berulang kali namun ia tidak merespon permohonan yang sama.

Barangkali pak menteri terlalu sibuk untuk itu?

Baca: Pak Jokowi Jangan Biarkan 29 Tahun Pelanggaran HAM Itu Berlarut!

Padahal berdasarkan UU Cipta Kerja dibuat dengan maksud mempermudah dan mempercepat Proyek Strategis Nasional menyatakan: Apabila permohonan tidak direspon dalam 5 hari, maka permohonan sudah dianggap dikabulkan secara hukum.

Sikap pasif BPN cendrung merupakan sikap yang tidak menghormati hukum dan melecehkan lembaga peradilan, sehingga warga masyarakat yang dirugikan terpaksa menempuh jalur penyelesaian lain yang tersedia dalam amar putusan PK, yakni dengan memohon upaya eksekusi.

Dengan amar putusan condemnatoir (memerintahkan ganti rugi), upaya eksekusi WAJIB DILAKSANAKAN.

Dalam tahapannya telah dilakukan anmaning secara patut kepada para tergugat I dan II sebagai termohon eksekusi juga kepada BPN sebagai turut termohon eksekusi.

Dalam pelaksanaan annmaning pihak termohon hadir, namun pihak BPN tidak hadir dalam 2 kali teguran.

Lagi-lagi BPN menunjukkan sikap yang tidak menghormati hukum dan merendahkan institusi peradilan. Meski Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sudah melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaannya dengan baik dan benar.

Sebagai pihak yang wajib melaksanakan isi putusan BHT, Ketua PN Bekasi sudah mendapat 2 kali petunjuk (payung hukum) berupa persetujuan dari Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung. Petunjuk dari Pengadilan Tinggi menyatakan: “Dapat diserahkan kepada prinsipal sesuai pembagiannya masing-masing sejauh tidak ada persoalan hukum lainnya”.

Saat ini selain PK II yang sudah BHT juga sudah tidak ada perkara hukum lainnya di semua tingkat peradilan, karena 4 perkara yang diciptakan oleh industri peradilan setelah PK II, sudah gugur dan ditolak.

Sekarang bola panas penyelesaian pelanggaran HAM ada di institusi peradilan. Kewenangan mutlak melaksanakan isi putusan ada di tangan PN Bekasi.

Apakah pengadilan ingin dituding ikut membiarkan pelanggaran HAM dengan menunda penyerahan uang konsinyasi selama 2 tahun tersebut? Hanya Ketua Pengadilan yang bisa menjawab.

Sebagai unsur Yudikatif, Pengadilan harus bersikap tegas, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, apalagi dipengaruhi dan diintervensi oleh pihak lain mana pun.

Untuk diketahui putusan MA PK I, diputus oleh majelis Hakim Agung yang pernah menjadi Ketua MA yakni;  DR Haripin Tumpa, Prof DR Hatta Ali, sedangkan PK II  diputus oleh ketua majelis Hakim Agung Prof Dr Syarifudin yang tidak lain adalah Ketua MA saat ini. Dengan nama-nama besar tersebut adalah suatu jaminan mutu tersendiri.

Pengadilan, dalam hal ini Ketua PN demi KEADILAN dan KEPASTIAN hukum, serta atas nama KEMANUSIAN wajib bersikap tegas mengakhiri carut marut pelanggaran HAM tersebut, dengan menyerahkan uang konsinyasi kepada warga masyarakat yang berhak sesuai putusan BHT tanpa embel-embel surat apapun termasuk surat pengantar BPN.

Semoga Ketua Pengadilan Negeri Bekasi terketuk hatinya….

Tulisan ini hasil wawancara Tim Redaksi Sintesanews dengan beberapa warga berstatus ahli waris sah yang memenangkan perkara sengketa.

Baca juga:

Pak Jokowi Jangan Biarkan 29 Tahun Pelanggaran HAM Itu Berlarut!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here