BPN, Mafia Tanah atau Pelanggar HAM Itu?

SintesaNews.com – EDITORIAL

Sebagai Institusi pengelola administrasi pertanahan Republik ini Kementerian ATR/BPN adalah lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Tanah.

Berdasarkan UU 2 tahun 2012 dan aturan turunannya PP 19 tahun 2021 dan Permen 19 tahun 2021, semua orang wajib mematuhi aturan Pengadaan Tanah, tanpa terkecuali. Apalagi BPN sebagai lead sector haruslah paling depan dalam mematuhi Perundangan tersebut, tanpa reserve.

-Iklan-

Kegiatan pengadaan Tanah tanpa mematuhi Peraturan tersebut berpotensi melanggar HAM, sebagaimana dijamin oleh konstitusi pasal 28 UUD NRI 45.

Dalam prakteknya, sering ditemukan objek pengadaan tanah sedang dipersengketakan, atau oleh sebab lain adanya keberatan dari para pihak, sehingga uang ganti rugi terpaksa dititipkan di Pengadilan, sampai didapat putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) dan diperoleh kepastian siapa yang berhak atas ganti rugi.

Bila sudah BHT, BPN wajib menerbitkan surat pengantar kepada yang berhak agar dapat menerima uang konsinyasi dari pengadilan. Namun persoalan surat pengantar seringkali menjadi alasan terhambatnya pembayaran ganti rugi.

Baca: BPN Abai Tak Hormati Hukum, Pengadilan Harus Tegas Akhiri Pelanggaran HAM Pengadaan Tanah Tol Jatikarya

Contoh nyata, Kegiatan Pengadaan Tanah proyek Strategis Nasional, Jalan Tol Cibitung Cimanggis ruas Jatikarya, hingga kini masih menyisakan persoalan, uang ganti ruginya tidak kunjung diserahkan kepada warga masyarakat yang berhak, padahal sudah BHT BERDASARKAN PK II NO. 815 PK/PDT/2018, sejak Desember 2019.

Entah oleh alasan apa BPN belum juga menerbitkan surat pengantar? Padahal sudah berulang kali dimohonkan baik melalui kantor BPN setempat, maupun kepada Menteri ATR/BPN. BPN diam.

Padahal berdasarkan UUCK bila permohonan tidak dijawab atau di respon selama 5 hari, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Tentu sikap diam tersebut disamping kontraproduktif juga bukan contoh pelayanan publik yang baik.

Alhasil, Kegiatan Pengadaan tanah tol Jatikarya tersebut sudah dikategorikan merampas tanah secara sewenang wenang yang melanggar HAM, menimbulkan kegaduhan dan gejolak sosial bagi warga terdampak.

Baca: Pak Jokowi, Lihatlah Penderitaan Kami yang Terdzolimi BPN

Yang patut dipertanyakan kenapa BPN diam, tidak menghormati putusan PK II BHT? Sehingga sulit mengenyampingkan tudingan “Jangan jangan BPN adalah bagian dari MAFIA tanah itu sendiri”?

Ada informasi yang belum terkonfirmasi.

Infonya, BPN perlu membatalkan sertifikat dan menetapkan hak terlebih dulu kepada pemenang, sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri ATR/BPN No.21 tahun 2020, baru kemudian menerbitkan surat pengantar?

Apalagi kalau sertifikat tersebut di-afirmasi sebagai aset Barang Milik Negara, yang proses penetapan haknya harus menunggu pengghapusan aset pada instansi terkait. Makin jauh BPN menyimpang dari aturan UU Pengadaan Tanah.

Jika benar begitu, jelas ada kekeliruan yang mendasar dalam menerapkan aturan hukum kegiataan pengadaan tanah tersebut.

Menggunakan PERMEN 21 tahun 2020, adalah menyimpang dari UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah beserta aturan turunannya, tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Lagipula Permen 21 tahun 2020 adalah inferior terhadap UU 2 tahun 2012.

Bagaimana mungkin suatu aturan Permen dipakai untuk melawan Undang-undang?

Konsep Permen 21 adalah membatalkan hak pihak yang kalah dan memberikan hak kepada pihak pemenang.

Sedangkan berdasarkan UU 2 Pengadaan Tanah, ketika ditetapkan konsinyasi terjadi pemutusan hubungan hukum, haknya hapus, tanahnya dikuasai langsung oleh Negara. Tidak ada hak yang perlu dibatalkan (karena sudah hapus), dan tidak ada hak tanah yang dapat diberikan kepada pemenang (karena sudah diambil Negara). Hak pemenang adalah berupa uang pengganti yang sudah dititipkan.

Dengan pemahaman tersebut, BPN hanya dapat membatalkan SHP 1 Jatikarya atas sisa tanah 44 ha yang tidak terkena jalan Tol.

Untuk tanah Tol 4.2 ha berlaku sepenuhnya UU 2, sehingga tidak diperlukann proses pembatalan sertifikat. Atas tanah tol wajib diterbitkan surat pengantar kepada warga masyarakat yang berhak (Candu bin Godo, dkk).

Baca: Pak Jokowi Jangan Biarkan 29 Tahun Pelanggaran HAM Itu Berlarut!

Lantas BPN harus bagaimana?

Karena kegiatan pengadaan tanah tol jatikarya ini:
@putusan sudah BHT
@sudah berlarut-larut,
@sudah terjadi pelanggaran HAM,
@sudah terjadi kegaduhan dan gejolak di tengah warga terdampak,
@sudah mal-administrasi sejak penetapan konsinyasi,
@sudah ditegur secara patut oleh pengadilan (2 kali BPN tidak hadir),
@dianggap tidak menghormati hukum,
@keliru dalam menerapkan aturan perundangan,
@Belum juga menerbitkan sertifikat jalan tol untuk kepentingan Negara c.q PUPR.
@Belum juga mohon pengangkatan sita jaminan kepada Pengadilan
@belum juga menerbitkan surat pengantar

Apakah diperlukan campur tangan presiden Jokowi?

Tentu tidak.

Sudah tersedia payung hukum PERPRES 3 Tahun 2016, DISKRESI.

Semua pihak, terutama BPN SEHARUSNYA tidak membebani presiden Jokowi lagi, payung hukum Perpres sudah lebih dari cukup!

Tolong pak Presiden mengawasi kinerja menteri ATR/BPN dan jajarannya….

Semoga Menteri Sofyan Djalil berjiwa besar, segera mengakhiri horror kegiatan pengadaan tanah yang melanggar HAM ini dengan memerintahkan satuan kerja terkait segera menerbitkan surat pengantar….

BPN harus bergegas jika tidak ingin dituding sebagai MAFIA atau Pelanggar HAM.

Kementerian BPN Langgar HAM, Cek Faktanya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here