SintesaNews.com – Dilansir dari palmoilmonitor.org, situs itu menuliskan bahwa Norwegia diam-diam mendanai gerakan untuk menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Tulisan yang diposting pada 13 Oktober 2020 oleh Palm Oil Monitor mengungkapkan kisah internasional mengenai penolakan asing terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
RUU yang sudah dikaji selama lebih dari setahun itu mengubah 79 undang-undang dan lebih dari 1244 pasal dalam undang-undang yang ada yang mencakup undang-undang ketenagakerjaan, perpajakan, pendaftaran bisnis, dan banyak lagi.
Pendukung di dalam negeri melihatnya sebagai proses reformasi yang sangat dibutuhkan untuk labirin legislatif dan sistem peraturan Indonesia. Para pengeritik di dalam negeri melihatnya sebagai cara melucuti perlindungan pekerja, yang telah ditunjukkan minggu ini dalam berbagai protes di Jakarta. Perdebatan domestik ini adalah aspek terpenting dari RUU tersebut.
Namun, dalam pers internasional, liputannya memiliki nuansa lingkungan dan anti-kelapa sawit yang khas. Hal-hal khusus yang menjadi masalah adalah penyederhanaan aturan penilaian dampak lingkungan – yang dikenal sebagai AMDAL – di Indonesia.
Mighty Earth, yang baru-baru ini dipaksa untuk mengungkapkan dana rahasia mereka yang diperoleh dari Pemerintah Norwegia untuk melakukan aktivitas anti-kelapa sawit, telah memimpin kampanye internasional menentang RUU tersebut. Ini telah sejalan dengan sekelompok kecil kelompok investor dan aktivis keagamaan yang tampaknya terhubung.
Selama enam minggu terakhir, Mighty Earth, telah mengeluarkan tidak kurang dari tiga pernyataan menentang RUU tersebut, menyerukan kepada Presiden untuk menghentikan RUU tersebut, dengan alasan bahwa industri kelapa sawit dan perusahaan besar internasional harus secara terbuka menentang RUU tersebut, dan bahwa RUU tersebut akan merusak moratorium Presiden.
Lebih lanjut, Mighty Earth, yang terhubung dengan cabang dari firma lobi yang didirikan oleh mantan anggota Kongres AS Henry Waxman, telah secara aktif menyebarkan penolakan terhadap RUU tersebut di media AS seperti NYT, serta outlet internasional BBC dan DW.
Mighty Earth berhak memiliki pendapatnya sendiri, tetapi tidak berhak memiliki fakta sendiri.
Inilah pertanyaannya: mengapa Pemerintah Norwegia *membayar beberapa organisasi AS* untuk menentang proses pembuatan undang-undang Indonesia dengan kedok kampanye anti-minyak sawit?
Secara kritis, ia juga mencoba untuk mendorong perusahaan internasional seperti Unilever dan Jardine Mathieson ke dalam urusan politik Indonesia, dan tampaknya mengorganisir investor internasional untuk melakukan hal yang sama.
Unsur baru, yang bisa dibilang lebih agresif, untuk kampanye Mighty Earth telah hadir saat manajer-manajer kampanye organisasi itu – yang telah membuat banyak pernyataan pers baru – telah terdaftar sebagai agen asing di bawah Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS.
Dan badan yang membayar untuk aktivitas anti-Jokowi Mighty Earth? Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (The Norwegian Agency for Development Cooperation).
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale mungkin memiliki beberapa penjelasan untuk diberikan. Mungkin sudah waktunya dia dipanggil ke Kementerian Luar Negeri RI.
‘Interferensi’ yang terus berlangsung oleh Norwegia dalam urusan dalam negeri Indonesia dipertanyakan.
Kerja sama bilateral Norwegia dengan Indonesia telah didokumentasikan dengan baik. Dukungan mereka untuk moratorium Presiden didukung oleh pemerintah Indonesia dan telah berjalan dengan baik. Insentif finansial Norwegia untuk mengurangi deforestasi di Indonesia menghasilkan pembayaran ke Indonesia.
Namun, kerja sama ini dirusak awal tahun ini ketika Rainforest Foundation yang didukung oleh Pemerintah Norwegia menulis laporan yang menentang bahan bakar nabati Indonesia dan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara.
Dalam surat yang dilihat oleh POM, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia menulis kepada para pemangku kepentingan kelapa sawit Indonesia, “Selama kemitraan kami, Indonesia telah menerapkan sejumlah reformasi kebijakan untuk meningkatkan praktik tata guna hutan dan lahannya. Indonesia sekarang telah memberikan hasil dalam pengurangan deforestasi… Kemitraan kami tampaknya berada di jalur yang benar… Fakta bahwa laporan tersebut telah menerima dukungan keuangan Norwegia tidak berarti kami setuju atau bertanggung jawab atas setiap kesimpulannya.”
Mengingat serangan yang sedang berlangsung dari Mighty Earth yang didanai NORAD, kata-kata ini terdengar hampa. Dengan kata lain, Norwegia dengan tidak percaya menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pesan tersebut, tetapi siap untuk mendukungnya secara finansial. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar.
• Pertama: mengapa Norwegia terus membayar mantan anggota Kongres AS yang menjadi pelobi jutaan dolar untuk mengganggu urusan politik dalam negeri Indonesia dan reformasi kebijakan selama krisis ekonomi dan kesehatan terbesar yang kita ingat baru-baru ini?
• Kedua: Omnibus Law tampaknya tidak akan memengaruhi aturan yang ada seputar moratorium dan merupakan reformasi besar yang didukung secara pribadi oleh Presiden. Akankah Norwegia _menolak serangan-serangan lebih lanjut terhadap reformasi kebijakan Presiden?
• Ketiga: Apakah Norwegia serius dalam memelihara kemitraan kerjasama dengan Indonesia?
Terserah Norwegia untuk memutuskan, tetapi serangan yang sedang berlangsung dari Mighty Earth mempertanyakan komitmen Norwegia.
(Tulisan selengkapnya silakan cek di https://palmoilmonitor.org/)
