Kacau! PKS Tuding Aturan Cegah Kekerasan Seksual Pro Zina, Malah Udah 2 Kali Tolak Aturan Tersebut!

SintesaNews.com – Pada 2019 lalu, dengan alasan karena RUU tersebut pro zina dan membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang, PKS dengan tegas menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

 

-Iklan-

Hot and Spicy

Langit Quinn

 

Saat itu, PKS, lewat ketua fraksinya di DPR, Jazuli Juwaini, menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lantaran rancangan undang-undang itu mereka anggap membuka ruang untuk melakukan perilaku seks bebas.

“Definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran. Bahkan berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang,” kata Jazuli.

Entah dilihat dari mana bahwa RUU tersebut membuka ruang untuk melakukan perilaku seks bebas dan menyimpang, sebaliknya RUU tersebut dirancang untuk mencegah kekerasan seksual.

RUU ini mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.

Kini, PKS juga mengkritik Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Lucunya, alasannya kali ini juga menuding Permendikbud yang dirancang Nadiem Makarim tersebut melegalkan zina. Ada-ada aja cara pikir orang PKS ini. Kacau sekali pola pikirnya.

Mardani Ali Sera-lah yang menyampaikan kritik terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia menuding Permendikbud itu melegalkan zina.😂

@MardaniAliSera, menyampaikan dirinya anti-kekerasan seksual. Namun dia tidak menoleransi kebebasan seksual.

“Itu jelas sekali berisi “pelegalan” kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun tidak mentolelir kebebasan sex #CabutPermendikbudristekNo30 Permendikbudristek ini berpotensi merusak norma kesusilaan,” kata Mardani, Rabu (10/11/2021).

Dia mengatakan ada celah moral yang bisa melegalkan seks di lingkungan kampus dalam permendikbud itu. Entah bagaimana cara dia berpikir. Kita ngga bakalan nyampe.

“Ada celah moral yang legalkan kebebasan seks di lingkungan perguruan tinggi,” tuturnya.

Atas tudingan itu, jelas saja Kemendikbud membantahnya. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan. Peraturan ini muncul atas keresahan mahasiswa hingga dosen soal kekerasan seksual di perguruan tinggi.Bukan seperti yang dipikirkan Mardani dan orang PKS.

“Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita. Kami mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menyiapkan dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai Permendikbudristek 30/2021 agar kampus kita menjadi lingkungan belajar yang semakin aman dan nyaman untuk mewujudkan Merdeka Belajar,” ungkap Nizam.

Nizam juga menggarisbawahi fokus Permendikbudristek PPKS adalah soal pencegahan kekerasan seksual.

“Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual, sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual,” tegasnya.

Sebetulnya orang PKS gagal paham atau memang isi otaknya rada-rada kacau? Sampai-sampai aturan pencegahan kekerasan seksual malah dituding untuk melegaklan zina…, ck ck ck… Angeeeel angeeeel….

Baca artikel Hot and Spicy lainnya di sini:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here