SintesaNews.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengungkapkan bahwa buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan oleh Kemendikbud. Dimana sebelumnya Kemendikbud dituding telah menghilangkan nama KH. Hasyim Asy’ari di dalamnya. Konyolnya lagi dalam naskah buku yang beredar di media sosial itu termuat nama Abu Bakar Ba’asir.
Jelas bahwa beredarnya naskah soft copy tersebut disinyalir karena ada oknum “kelompok tertentu” di Kemendikbud yang dengan sengaja menyebarkannya, untuk membuat keresahan di masyarakat. Padahal kenyataannya naskah buku yang dimaksud tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mungkin menghilangkan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia.
“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” tegas Hilmar Farid.
Hilmar yang juga dikenal sebagai sejarawan melengkapi pernyataannya dengan fakta, “Museum Islam Indonesia Hasyim Asy’ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri.”
“Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” jelas Hilmar.
Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, “Naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.”
Keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.
“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” tutup Hilmar.
