Koalisi Peduli Anggaran Sehat (KIPAS) Ajak Warga Jakarta Tuntut Tranparansi Anggaran

Kawasan Monas yang merupakan Cagar Budaya diacak-acak tanpa izin Setneg.

SintesaNews.com РKoalisi Peduli Anggaran Sehat (KIPAS) Jakarta  mengkritik pengelolaan anggaran Pempov. DKI Jakarta yang banyak kejanggalannya dan bermasalah di sana sini. Dari mulai anggaran lem Aibon Rp82 Miliar, pulpen Rp124 Miliar, septic tank Rp166 miliar, dan ratusan angka-angka yang menimbulkan pertanyaan di APBD DKI Jakarta.

Untuk itu KIPAS, yang diinisiasi oleh Irawan ‘Totem’ E. Prasetyo, Ariyo Bimmo Soedjono dan Danny Dewanto, mengajak warga Jakarta yang peduli untuk secara swadaya dan bersama-sama menuntut diselenggarakannya anggaran di DKI secara lebih transparan, efisien dan akuntabel.

Penyelenggaraan Formula-E yang secara tidak lazim menggunakan dana publik juga tidak diketahui komponen peruntukannya, padahal total anggaran yang diajukan sangat fantastis besarnya, Rp1,6 triliun. Ini lebih dari empat kali lipat pembiayaan acara serupa di Montreal, Kanada. Garis besar biaya yang diberikan tidak realistis dihitung keekonomiannya.

Warga DKI harus punya kekuatan dan posisi tawar, baik melalui wakilnya maupun secara organisasi swadaya, untuk mencegah pemborosan dan penghambur-hamburan anggaran. Apalagi sekarang DKI sedang butuh membangun dan mengatasi berbagai masalah urban yang ada; banjir, macet, polusi, kesehatan dan lainnya. Untuk mencegah pemborosan tersebut, masyarakat perlu mendapatkan akses atas dan transparansi anggaran sejak masa penyusunan, seperti yang dilakukan gubernur terdahulu.

Warga DKI punya hak untuk mengawasi agar anggaran diselenggarakan secara tepat guna, tepat sasaran, hemat dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua dimulai dari transparansi anggaran pada proses pembuatan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya

Pasal 11 ayat (1) UU Kebebasan Informasi Publik: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

Dan apapun alasannya, komponen anggaran BUKAN termasuk informasi publik yang dikecualikan.

Saatnya Jakarta peduli anggaran sehat. Saatnya puluhan triliun uang rakyat terawasi dan mencapai sasaran yang memang diperlukan warga.

Untuj bergabung dan mendukung tranparansi anggaran APBD DKI Jakarta bisa klik ke sini
https://bit.ly/2uE0y8k

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here