SintesaNews.com – Salah satu pendiri Partai Demokrat HM Darmizal MS mengatakan tidak akan tinggal diam terhadap sikap arogan dan otoriter dalam PD. Para kader senior, kata Darmizal, akan membongkar semua dosa politik PD ke publik.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat arogansi dan otoritarianisme ini. Kini sudah kepalang basah, jadi mandi sekalian, maka kami para senior lainnya tidak akan segan-segan untuk membongkar semua dosa politik mereka di depan publik dan segera, tanpa kecuali,” ujar Darmizal.
Sebelumnya Darmizal dipecat oleh AHY dari Partai Demokrat. Namun ia mengaku tak berduka atas pemecatan itu.
“Pertama, saya ucapkan innalillahi wainna ilaihi roji’un, segala sesuatu datangnya dari Allah dan pada akhirnya kembali pada Allah. Kedua, saya tidak bersedih, apalagi berduka, atas pemecatan ini,” kata Darmizal dalam keterangannyaada media, Sabtu (27/2/2021).
Pendiri PD itu mengatakan pemecatan justru menunjukkan wajah asli Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menyebut SBY dan keluarga tidak demokratis dalam mengelola partai.
Menurut Darmizal, pemecatan itu justru menjadi semangat bagi para kader untuk semakin gencar melakukan KLB PD. Darmizal mengatakan KLB merupakan bentuk penyelamatan dan perbaikan Partai Demokrat agar semakin kuat.
“Pemecatan ini bagi kami menjadi tonggak sejarah yang paling monumental, semakin bergairah dan militan untuk melaksanakan kongres luar biasa, guna mengembalikan hak kader,” ucapnya.
Pria kelahiran Sumatera Barat ini menyebut SBY-lah yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikan partai dinasti.
“SBY-lah yang sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal,” kata Darmizal.
Lebih lanjut Darmizal menjelaskan, pada Kongres ke-5 Partai Demokrat, 15 Maret 2020, di tengah pandemi COVID-19 dipaksakan Kongres dengan mewariskan jabatan Ketua umum dari sang bapak ke putra mahkotanya, AHY. Saat itu tanpa memenuhi tata cara beracara Kongres.
“Menyuruh keluar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara, tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya, antara lain, jadwal acara, tata tertib, pembahasan AD/ART, pembahasan program kerja dan laporan pertanggungjawaban SBY Ketua umum sebelumnya. Namun langsung mendeklarasi AHY menjadi Ketua umum oleh Ketua-ketua DPD. Itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi,” katanya.
Ditambahkan Darmizal, pada 2003 setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabunglah almarhumah ibu Ani Yudhoyono, sebagai Wakil Ketua umum partai Demokrat. “Tak lama kemudian di tahun yang sama, SBY masuk menjadi calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Prof Subir Budhisantoso,” katanya.
Darmizal mengibaratkan, SBY saat itu seperti tetangga pemalu yang diajak masuk ke dalam rumah oleh pemiliknya. Sebelumnya tidak pernah berkunjung sampai pada Rapimnas Partai Demokrat di Wisma Kinasih pada 2003.
