Ribka Tjiptaning Kena Tegur Partai, Sikap PDIP Jelas Vaksin untuk Rakyat Penting

Ribka Tjiptaning, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

SintesaNews.com – Usai pernyataan-pernyataan Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, viral, PDIP langsung melakukan langkah-langkah untuk mengklarifikasi pernyataan dari Ribka.

Ribka sendiri mengaku kepada wartawan ia kena tegur oleh partainya.

Ribka mengaku, karena menyatakan menolak vaksinasi untuk Covid-19 sampai ditegur oleh partai. Bahkan, dia juga disindir rekan satu fraksinya di PDIP.

“Saya sampai ditegur partai saya, enggak tahu siapa yang laporan,” imbuh Ketua DPP PDIP ini.

Ribka menuturkan, untuk keamanan masyarakat dia tidak ragu menyuarakan penolakan. Dia meminta vaksin ini jangan sampai menjadi masalah untuk masyarakat.

“Kita semua tahu kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu disuntik orang pertama. Kita semua tahu kalau benar itu Sinovac kalau ada apa-apa, (Jokowi) dokternya aja memang ngikutin, berapa rumah sakit siap,” kata Ribka.

“Tapi nanti yang di ujung-ujung sana? orang Covid aja susah cari rumah sakit,” tukasnya.

Usai Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri, pejabat, dan public figur disuntik vaksin pagi hari tadi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto  langsung mengeluarkan rilis klarifikasi atas pernyataan-pernyataan Ribka dalam RDP kemarin.

PDIP menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ribka Ciptaning sebenarnya memberikan penegasan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.

PDIP juga sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19.

“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat,” tulis Hasto dalam klarifikasi PDIP.

“Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi.”

Pernyataan menyeluruh Ribka Ciptaning menurut PDIP, sebagai satu kesatuan pesan pada garis kebijakan politik kesehatan untuk mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan.”

“Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.”

Sikap PDIP jelas, “Vaksin untuk rakyat sangat penting.”

Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here