Penulis: Ganda Situmorang
Ada beberapa hal yang luput dari agenda Reforma Agraria Presiden Jokowi. Ketimpangan penguasaan lahan hutan oleh korporasi sama sekali tidak disentuh dalam target sasaran Reforma Agraria.
Memang pada tanggal 6 Januari 2022, Presiden Jokowi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut izin sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha. Tindakan ini sebagai hasil evaluasi dan penertiban, sama sekali tidak terkait dalam program Reforma Agraria.
Presiden Jokowi telah berulangkali menyampaikan bahwa ada korporasi menguasai lahan hingga 3 juta ha adalah bukan isapan jempol. Namun hal ini sama sekali belum tersentuh dalam program kerja Reforma Agraria kabinet Presiden Jokowi.
Berdasarkan hasil penelitian oleh Litbang KPK, Grup Sinarmas menguasai hampir 3 juta hektar kawasan hutan. Sinarmas adalah konglomerasi usaha di sektor sumber daya alam yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja. Grup Sinarmas merupakan salah satu usaha dengan penguasaan lahan terbesar, dengan sektor usaha meliputi sawit, hutan dan tambang. Untuk menguasai sektor kehutanan, Sinarmas membangun Asia Pulp and Paper yang berdomisili di Singapura dan Indah Kiat Pulp and Paper, sebagai industri kertas di Indonesia.
Asia Pulp and Paper (APP) menguasai 38 konsesi dengan luasan, 2,6 juta hektar. Keterbatasan penanaman yang dilakukan APP membuat industri kayu Sinarmas tersebut terindikasi menggunakan kayu hutan alam.
Tahun 2015, kebakaran hutan melanda 86 ribu hektar tanaman Akasia di dalam konsesinya. Beberapa perusahaan dalam grup APP (Arara Abadi) pernah terkait dengan kasus korupsi di Provinsi Riau yang melibatkan suap kepada Gubernur Tengku Azmun Jaafar.
Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) pernah melakukan wanprestasi terbesar, dengan gagal bayar. Dengan penguasaan lahan yang luas, laporan perusahaan menyebutkan pembayaran pajaknya sepanjang 2004-2014 hanya mencapai 42 juta dolar.
Selain IKPP, Sinarmas memiliki 10 usaha lini industri pulp dan kertas dengan kapasitas produksi hingga 10,6 juta ton.
Keterbatasan penanaman yang dilakukan APP, membuat industri kayu Sinarmas tersebut terindikasi menggunakan kayu hutan alam.
Pada tahun 2015, Presiden Jokowi ikut menyaksikan perjanjian investasi antara Sinarmas dengan China Development Bank – total nilai investasi tersebut mencapai 19,5 trilyun rupiah.
Tahun 2016 Sinarmas mendapatkan program tax amnesty pemerintah. Dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda, OKI Mill juga mendapatkan tax holiday selama 10 tahun.
Dalam skema lainnya, dari total pinjaman 3 miliar dolar dari China Development Bank kepada Indonesia melalui 3 bank BUMN (BRI, Mandiri untuk kepentingan infrastruktur, Sinarmas justru mendapatkan bagian terbesar dalam dana tersebut; 1. Pindo Deli mendapatkan 221 juta USD; 2. Indah Kiat mendapatkan 175 juta USD.
Praktiknya uang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan OKI Mill.
Pada tahun 2017, setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Saleh Husin diangkat sebagai komisaris oleh PT IKPP.
Memberantas korupsi dan menghapuskan ketimpangan penguasaan SDA harus dilakukan secara bersamaan. Korupsi memberikan peluang perlakuan memihak kepada pelaku tertentu berupa kebijakan yang memberikan privilege.
Ketimpangan penguasaan sumber daya hutan adalah akibat dari lemahnya pengendalian terhadap penguasaan lahan dan ekonomi ekstraktif.
Menjadi catatan bahwa ekses negatif dari korupsi dan ekonomi ekstraktif menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara yang seringkali tidak dimintakan pertanggung jawaban. Dan lalu kemudian menjadi seperti lingkaran setan dimana hasil eksploitasi sumber daya alam yang diperoleh secara illegal digunakan untuk membiayai korupsi.
5 Februari 2022
