Tuntutan Penjara 2 Tahun Mengancam Staf Keuangan YIS

SintesaNews.com YOGYAKARTA – Ranah hukum pidana adalah menyelidiki dan menyidik orang, pelaku aksi/tindakan pelanggaran hukum tanpa melihat kewenangan yang bersangkutan.

Jika seseorang tidak memiliki kewenangan melakukan tindak pidana, maka dia akan diperkarakan. Dan sebaliknya orang yang berwenang tetapi tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana, maka orang tersebut terbebas dari perkara hukum pidana. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum pidana akan dituntut hukuman karena perbuatan atau tindakannya. Bukan karena latar belakang jabatan, keluarga ataupun strata ekonominya.

LIPUTAN

KHUSUS

Dahono Prasetyo

 

Kasus penempatan nilai ijazah palsu dalam Ijazah Nasional yang menjerat sekolah YIS, dilakukan oleh seorang staff keuangan. Wewenang mencantumkan nilai ijazah secara prosedur ada di wilayah guru dan sekolah, namun menurut keterangan saksi kepala sekolah, yayasan memberikan kewenangan pada terdakwa untuk berurusan dengan segala hal yang berkaitan dengan kurikulum nasional sekolah YIS.

Celakanya nilai yang dicantumkan palsu alias tidak ada mata pelajaran pendidikannya namun dimunculkan dalam bentuk nilai.

Pelanggaran hukum terdakwa S menjadi 2 hal, yaitu penyalahgunaan jabatan dan pemalsuan nilai pada akta otentik (ijazah).

Baca: Sidang Lanjutan Kasus Pemalsuan Ijazah Siswa YIS

Kembali lagi hukum pidana membuktikan perlakuan pemalsuan menimbulkan kerugian pada korban secara materi, yaitu menerima ijazah bernilai fiktif. Untuk hal penyalahgunaan jabatan yang bukan wewenangnya, jika sekolahan mau melaporkannya itupun bisa jadi persoalan hukum baru bagi S.

Di sidang Pengadilan Negeri Sleman pada Hari Senin lalu, 13/9/2021, Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 2 tahun penjara kepada S. Negara yang diwakili JPU meyakini berdasarkan bukti dan saksi yang sah telah terjadi perbuatan tindak pidana.

Baca: Polsek Mlati Sudah Benar Menetapkan Tersangka Pada Supriyanto, Staff Keuangan YIS

Dalam wawancara SintesaNews.com dengan Erika selaku saksi pelapor mengungkapkan rasa syukurnya atas penyampaian tuntutan yang tetap berpegang pada fakta persidangan. Erika menyesalkan terdakwa S tidak membela dirinya secara maksimal.

Baca juga: Dukungan Masyarakat Yogyakarta pada Erika atas Kasus YIS Membanjir

Penasehat hukum terdakwa yang berkeyakinan bahwa S tidak bersalahpun tidak mampu menyampaikan bukti tidak bersalahnya. Sementara bukti mata pelajaran (mapel) pada raport dan jadwal pelajaran, berbeda isinya dengan daftar mapel pada ijazah. Itulah adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Penasehat hukum hanya berkutat membela S dengan berulang kali menyatakan bahwa S seorang pegawai bawahan biasa

Berbagai kejanggalan proses pembelaan pada persidangan sebelumnya menjadi tanda tanya besar, siapa sebenarnya otak pemalsuan nilai dalam ijazah Nasional itu.

Baca juga: Asosiasi Orangtua Sekolah YIS Termakan Penjelasan Bodong Pihak Sekolah

Sebagaimana kepala sekolah YIS yang WNA itu justru terkejut dengan munculnya “Kurikulum Nasional” di sekolah yang selama ini hanya dia pahami sebagai sekolah Internasional. Dalam BAP polisi, dirinya tak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui adanya Ijazah Nasional bagi siswa WNI di sekolah YIS. Dia hanya mengetahui bahwa YIS adalah sekolah Internasional dengan penerapan 100% kurikulum internasional.

Juga argumentasi tentang pelajaran yang terintegrasi demi alibi penempatan nilai mapel palsu, tak didukung dengan bukti-bukti seperti silabus pendidikan dan rencana pelajaran yang diterapkan di sekolah YIS. Keterangan saksi-saksi dalam persidangan justru membuka kedok kacaunya kurikulum yang diterapkan di sekolah YIS.

Baca: Waspadai Sekolah Internasional yang Menghapus Pelajaran Pancasila

Hingga di hari sidang pembacaan tuntutan, S masih bergeming untuk mengakui perbuatannya meskipun bukti dan saksi semua mengarah kepadanya. Terdakwa S seakan menutup rapat otak pelaku sesungguhnya dan memilih dirinya menjalani hukuman penjara.

Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada Kamis (16/09/2021) hari ini dengan agenda pembacaan pledoi. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya. Akankah terdakwa mampu menyelamatkan diri dari tuntutan hukum yang tidak diakuinya?

Kasus YIS ini pada akhirnya menjadi tamparan pedas bagi instansi pengawas penyelenggara pendidikan. Bahwa tanpa disadari ada kesewenang-wenangan secara sistemik di dalam penyelenggara pendidikan berstandar Internasional. Rendahnya kepatuhan sekolah Internasional pada peraturan lokal, mengindikasikan perilaku negatif bisnis pendidikan. Megah di tampilan gerbang sekolah, namun rapuh di ruang kelas.

Baca juga: Surat Edaran Liputan Kasus YIS, Justru Membongkar Borok Sekolah YIS

Ilmu itu investasi masa depan, tapi investasi pendidikan seharusnya sejajar dengan harga dan kualitasnya. Peraturan dimana investasi itu dilakukan seharusnya dipatuhi, bukan diabaikan.

Catatan: Kasus penempatan nilai palsu dalam ijazah nasional yang menimpa Erika dan anaknya, bukan yang terakhir. Puluhan siswa YIS senasib beberapa angkatan kelulusan, sedang antri bersiap menuntut keadilan juga.

Baca: Sekolah YIS, Kacang Lupa Kulitnya?

Baca juga: Menguak Fakta Sidang Kasus YIS: Pelajaran Agama Diajarkan Guru Beda Agama

Artikel terkait lainnya: Saat Erika Melawan YIS, Dia Tidak Berjuang Sendirian

Pernah Terjadi Diskriminasi Murid di YIS?

Negara Melindungi Pendidikan Anak Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here