SintesaNews.com JAKARTA – Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional melakukan aksi protes terkait kegiatan makan bergizi gratis yang banyak masalah. Adanya makanan yang keracunan diterima oleh siswa pada saat selesai makan. Sampai pembelian ompreng harus melalui BGN (Badan Gizi Nasional). Ini masalah yang banyak terjadi program unggulan dari Presiden Prabowo ini.
Ketua umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional, Ahmad yazdi mengatakan, menyikapi dan menagih janji kepada wakil badan BGN terdapat indikasi permintaan upeti antara Rp10 juta hingga Rp30 juta agar dapur yang mengajukan kerja sama bisa diloloskan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami menemukan banyak penyimpangan dalam proses penentuan dapur oleh Badan Gizi Nasional. Sejak program MBG ditetapkan, praktik pungli semakin marak dilakukan oleh oknum verifikator yang memiliki kewenangan meloloskan dapur,” ucap Yazdi dalam keterangan pers di kantor BGN, Kamis (15/10/2025).
Beliau menambahkan, praktik tersebut bertolak belakang dengan semangat program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda.
“Dugaan tersebut, bila dibiarkan berlarut-larut, dapat mencoreng kredibilitas pemerintah sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap program unggulan nasional.
Program Makan Bergizi Gratis ini dapat tercoreng karena dugaan korupsi dan pungli,” imbuhnya.
Sebagai bentuk respons cepat, APPBGN mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot enam pejabat di lingkungan BGN yang diduga terlibat dalam praktik langsung tersebut.
“Presiden harus segera turun tangan agar program Makan Bergizi Gratis tidak tercoreng oleh perilaku oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi,” beber Yazdi.
APPBGN juga berkomitmen untuk menyerahkan seluruh hasil investigasi internal mereka kepada aparat penegak hukum dan lembaga antikorupsi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun pejabat-pejabat yang disebut. Pemerintah pun didesak untuk segera mengambil langkah konkret agar integritas program MBG tetap terjaga. (Edo)
