Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah mempersiapkan tentara Komponen Cadangan (Komcad) di tahun 2021. Setidaknya sebanyak 35 batalion tentara cadangan dibutuhkan khusus untuk kriteria 18-35 tahun. Perekrutan Komcad sudah dilakukan. Nantinya Komcad ini dibentuk seperti sukarelawan yang akan dibekali pendidikan militer.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan ditatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Dalam PP terbaru Jokowi ini juga tercantum soal perekrutan komponen cadangan atau Komcad, yang menjadi kebijakan dari Menhan Prabowo.
Budget anggaran untuk Komcad, Kemenhan menggelontorkan sebesar Rp1 triliun dalam satu tahun. (Red.)
Penulis: Wawan Soehardi
Sejarah mencatat bahwa upaya pembentukan mempersenjatai angkatan kelima pada masa lalu yang kelam berakibat sangat fatal dan patut dijadikan pelajaran agar tidak boleh terulang kembali. (Indonesia memiliki 4 angkatan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, red.)
Saya tidak berharap hal tersebut diatas terulang kembali.
Bahwa diperlukan upaya bela negara memang hal yang penting ditanamkan kepada setiap warga negara.
Namun kewaspadaan dan upaya meminimalkan potensi penyimpangan terhadap keberadaan Komponen Cadangan tersebut harus dilakukan.
Terlebih penyematan tanda pangkat ala militer secara resmi pada anggota Komponen Cadangan.
Ini jelas pembentukan ke arah milisi, militer sipil yang dilengkapi dengan kepangkatan dan dilatih fisik maupun ketrampilan kombatan, namun entahlah struktur komando KOMCAD akan tunduk kepada komando yang mana?
Mengenai persenjataan untuk Komcad, Kemenhan telah memesan pengadaan senjata laras panjang SS 2 V 5 dari PT Pindad. Sebanyak 25 ribu pesanan senjata tersebut sudah jadi dan tinggal menunggu waktu pengiriman.
Tidak bisa dibantah, bahkan hanya untuk sekedar latihan saja, persenjataan latihan perang anggota Komcad jauh lebih unggul daripada mayoritas persenjataan yang dimiliki dan dipegang oleh anggota TNI.
Bukankah lebih baik senjata canggih tersebut dialokasikan untuk kebutuhan TNI yang dipersiapkan untuk perang beneran dan bukan untuk sekedar latihan perang-perangan?
Fakta menunjukkan bahwa persenjataan mayoritas anggota TNI tidak lebih canggih daripada senjata yang dipergunakan untuk sekedar latihan Komcad tersebut.
Sulit menghapus ingatan kita tentang pernyataan calon presiden Prabowo Subianto ketika dalam debat pilpres yang lalu “saya lebih TNI dari TNI”.
Pernyataan tersebut diduga sangat relevan jika dikaitkan dengan rencana pembentukan Komcad yang dibentuk lewat Peraturan Menteri Pertahanan Prabowo mungkin dimaksudkan agar Komponen Cadangan tersebut lebih TNI daripada TNI.
Apa yang disampaikan oleh Prabowo menggambarkan keinginan besar dan ambisi luar biasa yang publik tidak mengetahui arah maksud visi dan misi di balik semua hal tersebut.
Fakta lain adalah Komcad bukanlah TNI dan berbeda dengan TNI, namun memiliki pangkat mirip TNI, memiliki persenjataan yang lebih canggih dari TNI dan mungkin saja didesain lebih TNI daripada TNI.
Apakah tugas Komcad begitu penting dan mendesak sehingga ketika “hanya latihan saja” memerlukan persenjataan yang harus lebih canggih daripada persenjataan TNI.
Ataukah Komcad memang sengaja dibentuk sebagai alat perang dengan kelengkapan perang lebih canggih untuk bersaing dengan TNI, dipersiapkan berhadapan dengan TNI jika diperlukan dan untuk kepentingan tertentu di luar komando TNI?
Lalu regulasi apa yang telah dibuat untuk meminimalkan potensi penyimpangan tersebut?
Apakah Komcad tersebut didoktrin sama dengan TNI, atau dengan doktrin yang berbeda dengan TNI atau pula bahkan tanpa doktrin hanya sekedar latihan perang-perangan saja?
Sejarah telah pula mencatat di masa lalu, bahwa pembentukan KAMRA (Keamanan Rakyat, red.) juga bersingungan dan sarat sebagai alat kepentingan politik tertentu.
KOMCAD jelas jauh lebih unggul daripada KAMRA, karena KOMCAD dilatih secara fisik, dilatih menggunakan senjata canggih dan dipersiapkan sebagai combatan.
Apalagi ada dugaan desain simulasi potensi suhu politik yang lebih tinggi lagi pasca 2024 dengan bergesernya issue kebijakan politik kebangsaan “lebih ke kanan” karena penyusupan thalabun nusrah (strategi propaganda HTI secara halus untuk peralihan kekuasaan, red.) hampir di semua lembaga dan tidak menutup kemungkinan terjadinya “perang sengit antar saudara”.
Apa upaya untuk menutup celah yang membahayakan dan meminimalkan hal tersebut di atas
Bersambung.
