Penulis: Wawan Soehardi
(Serial mengupas Hizbut Tahrir, Bab 1)
Kekuasaan Khalifah tanpa batas yang berfungsi sebagai eksekutif, yudikatif dan sekaligus mempunyai kewenangan legislatif dalam sekaligus satu jabatan absolut tersentralisasi adalah hal yang diperintahkan dalam rancangan undang-undang dasar versi Hizbut Tahrir.
Syabab HTI luar biasa dalam menempatkan sosok jabatan Khalifah sebagai “manusia super” setengah dewa sehingga diwajibkan merangkap tiga fungsi sekaligus plus tanpa batasan masa jabatan tertentu.
Mutlak dan tidak dapat ditawar karena demikianlah adanya “hukum Syara'” versi Hizbut tahrir.
Tidak ada lembaga penyeimbang, tidak ada lembaga kontrol, tidak ada lembaga supervisi yang bisa memberikan koreksi, pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan “sang Khalifah”, karena Khalifah selain berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan, sekaligus berfungsi sebagai hakim serta merangkap sebagai legislator pembuat undang-undang.
Coba bayangkan eksekutif merangkap perancang dan pembuat undang-undang sekaligus berfungsi sebagai hakim eksekutor mutlak.
Bahkan mahkamah madzalim yang disebut sebagai “pengawas sang Khalifahpun” oleh karena ketiga fungsi khalifah yang merangkap legislatif, eksekuti f an yudikatif secara bersamaan, maka kewenangan mengangkat dan memberhentikan mahkamah madzalim ditunjuk, diangkat atau diberhentikan oleh sang Khalifah sendiri berdasarkan selera pribadi.
Skenario melanggengkan kekuasaan, begitu “sang Khalifah'” mencium upaya pemakzulan dirinya oleh mahkamah madzalim, maka sebelum pemakzulan itu terjadi, akan didahului pencopotan Qadhi mahkamah madzalim oleh Khalifah.
Superioritas adalah kunci kekuasaan “sang Khalifah” versi Hizbut tahrir.
Hizbut Tahrir juga menolak sistem demokratisasi kepartaian, padahal substansi Hizbut Tahrir adalah partai itu sendiri.
Artinya hanya akan ada satu partai (monopartai) absolut dalam ketatanegaraan khilafah versi Hizbut tahrir, yaitu Partai pembebasan (Hizbut Tahrir) itu saja.
Hal tersebut di atas memperkuat dugaan Hizbut Tahrir cenderung mengadopsi sistem ketatanegaraan yang lazim dipergunakan oleh negara-negara sosialis komunis.
Propaganda Berbasis Manipulasi Ciri Khas Hizbut Tahrir, Bukti Hizbut Tahrir Adopsi Metode Komunis
