Andre Rosiade Pesan PSK DP Nol Rupiah, Malah Menjebak

Booking kamar hotel atas nama Andre Rosiade.

SintesaNews.com – Ulah Andre Rosiade anggota DPR RI ini betul-betul memalukan. Ia sengaja mencari dan memesan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui aplikasi MiChat, disepakati di harga Rp 800 ribu namun tanpa DP (down payment). Setelah NN (PSK yang dipesan Andre) masuk ke kamar 606 di sebuah hotel berbintang di Kota Padang, pria berusia 40 tahunan (menurut pengakuan NN) di kamar tersebut malah menawar lagi harga jadi Rp 500 ribu. NN tidak mau, akhirnya si pria menawarkan sisanya akan ditransfer. NN tetap tidak mau. Akhirnya uang yang ada di kocek pria itu total hanya Rp 750 ribu saja. Karena NN yang baru saja bercerai akhir 2019 akibat mengalami KDRT, dan mantan suaminya tidak memberikan tunjangan untuk anaknya, kebutuhan mendesak yang menyebabkan NN mau di-“wik-wik” oleh si pria yang kini raib entah sembunyi di mana. Malangnya yang ditangkap polisi adalah NN, bersama muncikarinya.

Kejadian ini mendapat respon keras dari semua pihak. Publik menyerukan tagar #SaveNN di media sosial untuk mendesak kepolisian agar NN dibebaskan.

Bahkan Ombudsman Republik Indonesia meminta Polda Sumatra Barat dapat menjamin perlindungan dan pemulihan NN, perempuan berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai PSK dan digerebek di Kyriad Hotel Bumi Minang, Kota Padang. NN dijebak untuk menerima pelanggan, baru kemudian digerebek kepolisian bersama Andre.

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, “Polda Sumbar perlu memastikan perlindungan dan memulihkan NN sebagai korban prostitusi online. Menurut saya, secara sepintas dari fakta yang terbaca di media, dan koordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat, kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang,” kata Ninik melalui keterangan pers, Rabu (5/2/2020).

“Jikapun menggunakan dalil KUHP, khususnya pasal 298 yang mengatur tentang prostitusi, harusnya yang ditahan mucikarinya, bukan korbannya,” lanjut Ninik.

Menurut Ninik, “Kasus menjebak adalah kewenangan yang dimiliki penegak hukum, karena sudah masuk domain eksekusi. Pada kasus ini para pihak yang merasa prihatin seharusnya dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk bertindak dengan cara undercover.”

Kepala Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani meminta pihak kepolisian segera membebaskan wanita asal Sukabumi itu. Yefri juga menyarankan agar kepolisian dapat mempublikasi informasi ke media secara jelas dan jernih. Pasalnya, dikatakan dia, jika ini didiamkan maka akan membuat masyarakat menjadi resah. Menurutnya, NN dalam konteks ini berstatus sebagai korban, bukan pelaku.

Ke depan, dia menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap kasus yang menimpa NN. Karena polemik yang dibuat Andre Rosiade telah meresahkan masyarakat.

Respon lain dari anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyatakan bahwa NN bisa melaporkan Andre Rosiade ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bila merasa dirugikan. Menurutnya, setiap anggota DPR terikat dengan berbagai etika dalam menjalankan tugas. Salah satu etika itu, kata dia, ialah harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Terkait dengan peristiwa yang terjadi ini, apabila benar sebagaimana pengakuan dari NN, maka jika ada pihak yang merasa dirugikan sebenarnya terbuka untuk pengaduan ke MKD dari sisi internal DPR RI,” ucap Taufik.

Dia juga menyampaikan bahwa setiap anggota DPR harus bertindak dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, anggota DPR juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. “Itu yang menurut saya harus menjadi pedoman dan pegangan ketika kita menjalani tugas sebagai wakil rakyat,” katanya.

Lebih jauh, Taufik meminta agar Polda Sumatera Barat membeberkan kronologi penggerebakan secara lengkap. Menurutnya, kronologi tersebut dibutuhkan agar publik mendapatkan informasi utuh. “Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mendapatkan informasi utuh dan benar,” kata Taufik.

Sementara itu juga, Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan Andre telah melanggar kewenangannya sebagai anggota Dewan. Tindak pidana seharusnya hanya menjerat muncikari, bukan PSK. Sebab, menurut Tiarsi, pekerja seks itu adalah korban. “Yang melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut adalah mucikarinya. NN adalah korban,” tandasnya.

Tak ketinggalan Lembaga Swadaya Masyarakat Women Cricis Center Nurani Perempuan Padang membuat petisiĀ “Bebaskan NN” di laman daring Change.org.

Ulah Andre ini sampai membuat DPP Partai Gerindra memutuskan untuk tidak mengusung Andre Rosiade sebagai salah satu kandidat bakal calon gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2020. Hal itu diputuskan setelah Andre sengaja melakukan penjebakan terhadap PSK berinisial NN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here