SintesaNews.com EDITORIAL
Menteri Kebudayaan Fadli Zon belum lama ini membuat pernyataan kontroversial kepada media. Dia menyatakan bahwa “tak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan massal pada 1998”. Fadli juga menyebut tragedi itu hanya rumor dan tak tercatat dalam buku sejarah.
“Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tak pernah benar-benar tahu, karena tidak pernah ada bukti kuat. Siapa yang bilang itu perkosaan massal? itu semua hanya desas-desus dan rumor semacam itu tak akan menyelesaikan apapun,” kata Fadli.
Sebagai Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga berencana menulis ulang atau merevisi sejarah resmi.
Baik mengenai pernyataan soal penyangkalannya terhadap luka bathin bangsa pada 1998 dan proyek penulisan ulang sejarah memicu protes banyak pihak sejak program ini diutarakan ke publik.
Sontak saja berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi sangat gusar dan risau akan hidden agenda Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang berpotensi mengaburkan, menyimpangkan, bahkan merekayasa sejarah nasional Indonesia demi untuk kepentingan sepihak atau kelompok atau Presiden RI saat ini.
Telah banyak kebohongan dan manipulasi yang dilakukan oleh para pejabat politikus dengan kemasan “untuk kepentingan rakyat” yang sejatinya hanya untuk kepentingan segelintir pihak yang berkuasa saja.
Protes bermunculan dari berbagai pihak untuk menolak penulisan ulang sejarah versi Fadli Zon secara sepihak. Karena adanya upaya pengaburan sejarah nasional melalui pernyataan yang disengaja, bukan sekadar “salah bicara”.
Jika ingin menuliskan ulang sejarah nasional Indonesia untuk juga melibatkan pihak-pihak seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, LSM terkait, akademisi dan pihak Universitas. Sehingga tidak menglorifikasi pihak-pihak tertentu seperti Soeharto, Jokowi dan Prabowo saja.
Fadli Zon harus menarik pernyataannya yang menyangkal mengenai luka dan tragedi berdarah pada kerusuhan Mei 98 yang secara fakta dan berbagai bukti yang ada dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, memang telah terjadi kekerasan dan perkosaan massal terhadap etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Jakarta.
Ini peringatan keras tentang bahaya penyangkalan dan kebohongan pejabat terhadap kualitas pendidikan dan moral publik.
Pernyataan Fadli Zon yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan akan berdampak buruk terhadap pendidikan nasional. Pernyataan Fadli akan melazimkan budaya penyangkalan dan kebohongan-kebohongan publik juga membahayakan pendidikan umum terkait akhlak, mempengaruhi pendidikan tentang keadilan dan kejujuran. Dan bisa berdampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter bangsa.
Sebagai Menteri Kebudayaan saat ini Fadli semestinya membantu menyelesaikan kasus yang hingga belum juga tuntas secara hukum. Padahal sudah ada pengakuan dari Presiden Habibie, Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), rekomendasi dari lembaga internasional. Namun negara hingga ini sengaja tidak membuat pengadilan untuk kasus ini.
Baca juga:
[…] Fadli Zon Meresahkan, Pernyataannya Bikin Gusar Bangsa […]