Sikap Tegas Jokowi, Sinyal Kebijakan Melawan Intoleransi

SIKAP TEGAS JOKOWI HARUS DISIKAPI SECARA CERMAT OLEH PARA MENTERI BESERTA JAJARANNYA SEBAGAI SINYAL KEBIJAKAN

Penulis: Andi Salim

Pernyataan resmi yang berkaitan dengan tindak kerusuhan dan mengganggu stabilitas keamanan yang bersifat intoleransi dan radikalisme menjadi garis merah dari ungkapan yang disampaikannya (Jokowi, red.) pada pernyataan tersebut. Hal itu tentu beralasan dan menjadi perhatian masyarakat, bahwa pemerintah benar-benar melawan serta menekankan bahwa tidak ada toleransi sedikit pun kepada pihak yang sengaja melakukan upaya semacam ini.

-Iklan-

Jika ada pihak baik Menteri beserta jajarannya, atau kepala daerah beserta jajarannya yang masih belum perduli dan setengah hati pada komitmen untuk melawan intoleransi ini, tentu saja menjadi raport merah yang pada akhirnya dapat dilakukan pencopotan baik disebabkan karena kelalaian dan ketidak pedulian pada penegakannya, atau pun malah sengaja untuk memberikan arus balik dari kelompok radikalisme itu dapat berkembang biak.

Bahkan baru-baru ini pun masih ada yang dengan sengaja memasukkan upaya agar penceramah yang dinilai intoleran untuk tetap bisa aktif melakukan dakwahnya pada instansi tertentu, hal ini menampakkan bahwa memang masih ada kelompok atau pihak-pihak yang sengaja menguji dan masih mencoba pimpinan instansi yang dianggap ragu serta abai pada kekuatan kebijakan sebagaimana yang disampaikan Presiden.

Tentu saja etalase kabinet yang saat ini dihadirkan lebih kepada orang-orang yang memiliki sikap nasionalisme yang kuat serta para tokoh Islam yang merupakan manifestasi dari sosok Islam Nusantara, sebab kelompok bergaya konservatif menjadi bagian yang dianggap menyulitkan pada aspek penerapan Toleransi berbangsa yang baik. Oleh karena hal itu dilandasi pada pemikiran serta prinsip yang berbenturan dari akar persoalannya, yang menekankan hanya pada aspek tunggal semata yaitu keagamaan saja.

Keraguan yang ditampakkan oleh pejabat pemerintah baik pusat melalui jajaran kementriannya, maupun pemimpin daerah, dapat secara mudah dan ditangkap sebagai upaya pembiaran dari sikap tak acuh yang justru meng-endorse pergerakan mereka sehingga hanya berbagi keuntungan politis untuk memperoleh elektabilitas politik dan kekuasaan yang bersifat pribadi. Apalagi saat ini pun ditengarai bahwa terdapat upaya kebijakan dari salah satu partai yang malah sengaja menanamkan ideology lain demi mendulang eksistensi partainya.

Menjadi pejabat pemerintah adalah memiliki kewajiban dan menjaga keutuhan NKRI yang di dalamnya terdapat ketentuan dan amanat undang-undang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Namun dibalik itu juga terdapat kewajiban untuk mempertahankan ideologi Pancasila yang harus dijunjung tinggi serta tidak boleh membiarkan pihak lain yang merong-rong penegakan pada hal yang satu ini. Sebab amanah jabatan itu memang dipilih rakyat melalui sarana demokratis, tapi pendelegasian kewenangan itu tetap menjadi ranah negara dalam menentukan hak-hak dan kewajibannya.

Sehingga jangan sampai ada anggapan baik oleh pejabat atau jajarannya yang mengartikan bahwa demi menjaga keamanan, pihak-pihak yang dianggap melakukan perbuatan intoleransi dan kerusuhan itu malah dibiarkan seakan-akan negara memberikan ruang untuk membiarkan dirinya ditekan dan di intimidasi oleh kelompok yang ingin merusak tatanan konstitusi yang dimilikinya. Maka hal inilah yang harus diserap dan dipahami secara utuh dan komprehensif tentunya, agar tidak mengambil pendelegasian kewenangan dari pemerintah, namun justru menekan negara.

Kalau ada yang mengatakan pemerintah yang saat ini anti Islam dan Jokowi malah di-framing sebagai sosok adaptif terhadap komunis, hal itu menjadi jelas bahwa kelompok anti pemerintah sedang menggoyang dan mengadu domba antara pemerintah dengan rakyatnya. Hal ini patut dilawan dan dicermati secara serius guna menghalau dan menyingkirkan upaya bersih-bersih dari mereka yang mulai bercokol pada instansi tertentu untuk mengembang biakkan dirinya sehingga dapat melakukan tekanan justru datangnya dari dalam kelembagaan pemerintah itu sendiri.

#Toleransiindonesia
Mari kita suarakan💪

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here