Penulis: La Ode Budi
Masalah 13 korban yang diculik (1998) dan tak kembali), tiap hasil survey saya naik, pasti diungkit.
Itulah keluhan Prabowo saat debat pertama di KPU.
Prabowo merasa diperlakukan tidak adil, karena dengan mengungkit 13 korban 1998, keinginannya untuk jadi presiden bisa terhalang (2009, 2014, 2019).
Padahal 2024, bersandar program Jokowi dan membawa “pengaruh Jokowi” (melalui Gibran), adalah “jualan” yang dikedepankan.
Sebaliknya, orang tua korban atau anak korban berpendapat lain. Mereka mencari keadilan bukan lima tahunan, tapi setiap hari.
“Aksi Kamisan” adalah kegiatan rutin demonstrasi tiap Hari Kamis (memakai baju dan payung hitam) di depan istana.
“Keluarga kami dibunuh oleh aparat negara, tanpa ditahu kesalahannya. Tanpa pengadilan.”
Minta negara mengungkapnya. Di mana kuburnya?”. (Toh dibukti “si penanggung jawab” sudah dipecat).
Sebagai atasan dari tim Mawar (tentu bisa bantu cari tahu di mana dikubur keluarga kami tersebut).
Bagi bangsa Indonesia, jika masalah ham ini tidak (selesai) direkonsiliasi, maka logika “demi (kepentingan) negara, melanggar hukum (cabut nyawa orang yang berseberangan) bisa ditempuh”. Demi negara, kebenaran dan demokrasi, bisa diabaikan.
Karena itu, Jokowi menginginkan semua pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia (termasuk G30S/PKI) direkonsiliasi, baik secara hukum atau non-litigasi. Jokowi memang berani.
Tujuannya, negara hadir untuk keadilan bagi korban (keluarga) dan (mencegah) jangan terulang.
Mahfud MD yang kemudian (sudah mulai) mengerjakan dulu non-litigasi (di luar pengadilan). Pengakuan pemerintah kepada korban dan skema kompensasi diluncurkan.
Tidak ada Menkopolhukam yang berani mengerjakan hal ini sebelumnya.
Ganjar menanyakan “kuburan 13 korban 1998” kepada Prabowo, adalah wakili pertanyaan dari keluarga dan publik.
Merujuk UUD, negara berkewajiban melindungi seluruh harkat martabat, nyawa warga negara.
Kalau ada satu nyawa hilang (TKI, misalnya), maka negara hadir menuntut keadilan. Dan tidak terima (tidak berhenti) kalau pelakunya, tidak ditangkap, tidak dihukum.
Pada pilpres 2024, layak masyarakat Indonesia memilih presiden yang bersih dari masa lalu.
Biarlah regenerasi pimpinan bangsa bergulir (wajah baru, wawasan kekinian : Indonesia sentris, dunia global, digital, era kreativitas, kompetensi unggul).
Fisik juga harus prima, sanggup kunjungi pelosok nusantara seperti (sudah dicontohkan) Jokowi. TULUS MENGABDI – BERPRESTASI.
#PemilihKritis_Bersuara
#KIBARIndonesia
