Penulis: Sylvester Dandy
Bagi sebagian orang di Indonesia – menganggap – subsidi dari pemerintah harus dihitung dengan cermat karena menggunakan uang pajak rakyat, agar tidak membebani neraca keuangan negara secara berlebihan.
Tetapi sebagian lagi menganggap subsidi pemerintah sebagai hadiah (gift) untuk rakyat, ala sinterklas. Kemudian lama-lama berubah, dianggap menjadi kewajiban.
Sehingga kalau subsidi dihapuskan atau diberikan persyaratan tambahan bagi penerimanya dianggap mempersulit dan pilih kasih tanpa mau menerima penjelasannya.
Menurut pendapat saya, sudah sewajarnya kalau penerima subsidi pemerintah diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan registrasi NIK (Nomer Induk Kependudukan) terlebih dulu, baik melalui aplikasi PeduliLindungi, MyPertamina atau aplikasi online lainnya.
Tujuan utama dari penggunaan aplikasi tersebut bukan untuk merepotkan, tetapi adalah untuk melakukan seleksi dan pengukuran tentang kebutuhan dan daya beli masyarakat, dan pemerintah tidak meraba-raba dalam menentukan besaran nilai subsidi (tidak berdasarkan perkiraan), dan tepat dalam pengambilan keputusan.
Masyarakat dipersilakan untuk membeli sebanyak kebutuhannya sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan tidak akan dibatasi.
Intinya, pemerintah perlu untuk melakukan seleksi, pengukuran dan analisa apakah subsidi tersebut sudah tepat atau malah tidak tepat.
Apakah perlu DITERUSKAN; DITAMBAH; atau DIKURANGI subsidinya?
Dan subsidi untuk rakyat yang mana?
Semua yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan data dan fakta. Tanpa data yang tepat, semua yang dilakukan akan sia-sia.
Di sisi lain… pemerintah bisa disalahkan oleh Rakyat Indonesia yang patuh membayar pajak, karena kalau pemerintah tidak melakukan seleksi, pengukuran dan analisa, maka bisa dianggap pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan apakah penerima subsidi sudah tepat, atau malah tidak tepat dan salah sasaran.
Zaman sudah modern, sudah saatnya kebijakan pemerintah diawasi oleh teknologi dengan sistem komputer sehingga bisa dievaluasi oleh semua pihak.
Bukan lagi mengandalkan kepada tenaga manusia yang cenderung teledor dan bisa disalahgunakan kewenangannya.
Biarkan tenaga dan pikiran manusia Indonesia yang lebih berharga tersebut melakukan hal-hal lain yang lebih penting, bermanfaat dan berguna, demi Indonesia yang lebih maju.
Jadi… bukan karena ingin merepotkan, tidak bersimpati dan tidak berempati kepada rakyat kecil, tapi selalu ada pilihan kalau tidak mau repot, silakan membeli produk yang tidak disubsidi oleh negara. Mudah bukan? 😊
– Sylvester Dandy
7 Juli 2022, 14:29 WIB
