SintesaNews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies ternyata tetap membayar commitment fee untuk Formula E musim 2021/2022 sebesar Rp200 miliar bulan Februari 2020 lalu. Padahal, Anies telah mengetahui keberadaan kasus covid-19 di Indonesia karena dia menerbitkan instruksi gubernur tentang kewaspadaan covid-19 sejak pertengahan Februari itu.
Hal ini terungkap dari Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta M. Idris. “Februari dia bayarkan commitment fee. Padahal pada bulan tersebut dia sudah tahu akan bahaya covid dan menerbitkan ingub,” kata Idris.
Anies Baswedan terbukti lebih mementingkan kegiatan populer dibandingkan memprioritaskan kesehatan rakyat Jakarta. Untuk Balap Formula E yang akhirnya gagal itu dia jor-joran tapi untuk penanganan covid-19 dia irit mengeluarkan uang, hanya andalkan bantuan pemerintah pusat, yang distribusinya pun mencurigakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Gubernur Jakarta belum melakukan realokasi anggaran. Realokasi ini ditujukan untuk menangani dampak virus Corona.
“Saya juga akan menyampaikan ke seluruh kepala daerah, ini nggak hanya untuk Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), APBD-APBD di daerah ini masih banyak belum lakukan perubahan,” katanya dalam teleconference, Jumat (17/4/2020).
Sri Mulyani menyinggung anggaran DKI Jakarta yang masih bisa direalokasi seperti belanja pegawai dan barang.
“Kalau kita lihat seperti tempatnya DKI gitu ya belanja pegawai tinggi hampir Rp 25 triliun, belanja barang Rp 24 triliun. Saya tahu mereka bisa lakukan realokasi, refocusing, sambil kita akan mempercepat pembayaran DBH (dana bagi hasil),” ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta juga kacau dalam distribusi bansos akibat data yang salah. Sejumlah warga RW 07 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan bantuan sosial yang mereka terima dari pemerintah saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta.
Camat Kelapa Gading M Harmawan mengatakan setidaknya ada 20 paket sembako yang dikembalikan oleh warga. Tak hanya pengembalian, sejumlah warga Kelapa Gading bahkan ada yang memilih membagi-bagikan kembali bantuan sosial yang mereka terima kepada warga yang lebih membutuhkan.
Pemerintah pusat pada Senin lalu telah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah covid-19. Anggaran dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan.
Bansos juga diberikan kepada warga Bodetabek kepada 576 ribu keluarga, masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.
