SintesaNews.com – Bantuan Sosial adalah wujud keseriusan Negara dalam hal ini pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Ketua Garda Benteng Nusantara, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) berpandangan bahwa Bantuan Sosial baik berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan pangan non tunai adalah wujud kepedulian dan perhatian negara dalam hal ini pemerintah kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan agar diharapkan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan bisa lebih tercukupi kebutuhan sehari-harinya.
Publik Jawa Timur 3 hari terakhir ini tercengang tatkala diberitakan di berbagai daerah ditemukan bansos yang ternyata berasnya berkutu yang ditemukan di Bangkalan-Madura.
Gus Wal menduga bahwa disinyalir pihak penyalur dan pengadaan beras tersebut adalah Enjang Satrio Direktur utama PT Bina Abadi Perkasa yang diduga merupakan orang dekat Fuad Bernardi (Putra Menteri Sosial Tri Rismaharini).
“Penyaluran Bansos Beras yang berkutu merupakan tindak kejahatan luar biasa terlebih disaat Darurat pandemi covid19 ini di tengah PPKM Darurat, dan penyaluran bansos beras berkutu adalah tidak sesuai standard yang merupakan tindak pidana korupsi,” ujar Gus Wal.
Selain itu juga ditemukan bansos beras tidak layak konsumsi yang berasnya menggumpal di desa Kedung Rejo – Sidoarjo.
Selain di bangkalan yang diketemukan beras berkutu, di Jombang ditemukan ayam tidak layak konsumsi yang rusak hampir busuk dalam BPNT (bantuan pangan non tunai) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Sukorejo Jombang.
Dari kejadian yang terjadi di Sidoarjo, Jombang dan Bangkalan adakah dalam hal ini ada yang secara ksatria penuh tanggung jawab ada pihak dari instansi terkait yang berani bertanggung jawab???
Adakah Menteri Sosial, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Kepala dinas sosial, camat secara gagah berani dan bertanggung jawab berjiwa ksatria berkenan mengakui kesalahan ini dan mengundurkan diri dari jabatannya?
“Dalam Hal ini negara tak boleh kalah dan tidak boleh diam, penyelewengan bantuan Sosial wajib ditindak secara tegas, hukum tajam ke atas tumpul ke bawah harus diterapkan dalam kasus Beras Berkutu di Bangkalan, beras menggumpal di Sidoarjo, dan ayam busuk di Jombang,” menurut Gus Wal.
“Jangan sampai jika ada anak menteri, anak maupun kerabat dekat Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati maupun Wakil bupati lantas dibiarkan begitu saja kasus yang terjadi di Bangkalan, Jombang dan Sidoarjo tersebut,” tambahnya.
“Aparat Penegak Hukum harus berani menindak tegas jika ada anak maupun kerabat pejabat yang terlibat dalam kasus beras berkutu, beras menggumpal dan ayam busuk tersebut.Karena selain kejahatan luar biasa di bidang kemanusiaan dan tindak pidana korupsi, apa yang terjadi di Jombang, Bangkalan dan Sidoarjo adalah wujud kesewenang-wenangan dan penghinaan kepada masyarakat miskin,” keca, Gus Wal.
Selama ini juga banyak ditemukan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, entah salah input data ataupun sengaja diselewengkan.
Menurut Gus Wal, untuk mengatasi masalah Bantuan Sosial selama masa pandemi covid19 dan dalam masa PPKM Darurat ini alangkah lebih baik jika penyaluran Bantuan Sosial berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan pangan non tunai disalurkan melalui POLRI dan TNI di semua tingkatan.
“Hal ini diharapkan agar tak ada lagi corat marut dalam pembagian bansos, tak ada lagi beras berkutu, menggumpal dan ayam busuk di masa depan dan tak ada lagi penghinaan kepada warga miskin kurang mampu penerima bansos,” pungkas Gus Wal.
